Arsul Sani. (Foto: Antara)
Arsul Sani. (Foto: Antara)

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mendukung penegasan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang membolehkan keturunan anggota PKI mengikuti seleksi menjadi anggota TNI. Menurut Arsul, tes wawasan kebangsaan dan ideologi negara harus per pribadi, tidak lagi melihat riwayat orang tua atau kakek nenek calon anggota TNI.

“Jadi mestinya soal wawasan kebangsaan dan ideologi bernegara itu harus dilihat orang per orang melalui mekanisme uji atau tes individual dan tidak lagi didasarkan pada riwayat orang tua atau bahkan kakek neneknya,” ujar Arsul kepada wartawan, Sabtu (2/4/2022).

PPP, kata Arsul, memandang kebijakan Panglima TNI tersebut sebagai bagian untuk menuntaskan rekonsiliasi nasional anak-anak bangsa. Termasuk, kata dia, langkah Jenderal Andika yang tidak lagi menerapkan kebijakan “bersih lingkungan”.

“PPP ingin melihat itu secara positif saja apalagi saat ini kita telah berganti generasi,” tegas Arsul.

Selain itu, kata Arsul, kebijakan Panglima TNI ini juga meneguhkan prinsip konstitusi bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dia berharap kebijakan tersebut konsisten dijalankan.

“PPP hanya meminta agar kebijakan ini juga diberlakukan secara konsisten untuk keturunan seluruh kelompok yang di masa lalu dianggap memberontak, memisahkan diri atau menentang kebijakan-kebijakan ideologis pemerintahan terkait dengan implementasi Pancasila,” kata Arsul.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa meluruskan ketentuan terkait seleksi penerimaan calon prajurit TNI dalam Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Menurut Andika, Tap MPRS tersebut tidak melarang keturunan anggota PKI ikut seleksi calon prajurit TNI, melainkan melarang paham komunis. Untuk itu, Andika meminta anak buahnya tidak melarang keturunan anggota PKI ikut seleksi TNI sebagai wujud penegakan hukum.

Diketahui, Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 berkaitan dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme. [Sumber berita]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here