Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS
Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS

Mengapa PDI-Perjuangan harus mengatasi kemiskinan dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia ? Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan dan Perikanan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS mengatakan, alasan pertama mengatasi kemiskinan atau mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan bernegara dalam bingkai NKRI (Alinea-4 Pembukaan UUD 1945).

Yang kedua, kita ketahui hidup sejahtera (tidak miskin) adalah Hak Konstitusional setiap warga negara Indonesia (Pasal 34 Ayat-1 UUD 1945 ). Kemudian, alasan ketiga, penduduk miskin membuat Indonesia tidak bisa keluar dari middle-income trap untuk menjadi negara yang maju, adil-makmur, dan berdaulat (Cita-Cita Kemerdekaan NKRI).

“Dengan kata lain kalau kita tidak bisa keluar dari jebakan middle-income trap maka kita tidak bisa menggapai cita-cita Indonesia yang maju, adil-makmur dan berdaula ,” ujar Prof Rokhmin dalam paparannya bertema “Gerakan Pengembangan Usaha Ekonomi Berbasis Perikanan Dan Inovasi Untuk Kesejahteraan Rakyat” disampaikan pada Focus Group Discussion, DPP PDI-Perjuangan Hybrid, Sekolah Partai, Lenteng Agung, Selasa, 19 April 2022.

Kemudian alasan keempat, lanjutnya, secara teologis bahwa kalau kita tidak menolong orang miskin untuk menjadi sejahtera adalah pendusta agama (dosa) sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Ma’un: 3. “Jadi ini dimensinya dunia akhirat, kita harus menolong saudara-saudara kita yang tadinya miskin menjadi tidak miskin,” katanya.

Alasan berikutnya, Prof Rokhmin mengutip Pidato Ketum PDI-Perjuangan, Prof. Dr. Hc. Megawati Soekarnoputri pada Pembukaan Kongres PDI-Perjuangan, Bali, 9 April 2015 bahwa politik adalah strategi dan upaya mobilisasi masa (rakyat) untuk meraih kekuasaan (Presiden, Menteri, DPR, Gubernur, Bupati/Walikota, dan DPRD); dan menggunakan kekuasaan itu untuk mewujudkan Indonesia Raya (Indonesia Emas), yang maju, adil-makmur, dan berdaulat, paling lambat pada 2045.

Kemudian untuk merealisasikan visi Ibu Ketum tersebut, maka seluruh fungsionaris dan kader PDI-Perjuangan dari Pusat (DPP), Daerah (DPD), Cabang (DPC), sampai Anak Ranting harus bekerja membantu pemerintah dan rakyat untuk meningkatkan dua hal: (1) pertumbuhan ekonomi yang tinggi (> 7% per tahun) dan berkualitas banyak ciptakan lapangan kerja, 400.000 naker/1% pertumbuhan. “Malangnya dalam dekade terakhir hanya bisa menciptakan 200.000 naker. Padahal sebelum tahun 2000 setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi bisa menciptakan untuk 400.000 tenaga kerja. Artinya makin kesini pertumbuhannya dari sektor jasa,” kata Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan-RI 2020 – 2024 itu.

Berikutanya, lanjutnya, (2) kesejahteraan rakyat secara ramah lingkungan dan berkelanjutan (sustainable). “Ramah lingkungan penting, antara ramah lingkungan, pertumbuhan dan kemajuan kita hanya berlaku 5-10 tahun namun tahun 11 kehidupan hancur ekonomi hancur,” sebutnya.

Kemudian, alasan ketujuh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat (butir-6), maka seluruh fungsionaris dan kader harus bekerja setiap hari bersama rakyat di daerahnya masing-masing untuk mengembangkan usaha ekonomi yang menguntungkan, mensejahterakan, dan memberikan nilai tambah (added-values) secara berkelanjutan bagi pelaku usaha dan masyarakat di sekitarnya.

“Dan menurut observasi kami salah satu usaha yang bisa memenuhi syarat itu adalah di bidang pertanian dan kelautan perikanan. Karena dalam sisi suplay Indonesia merupakan Negara dengan potensi perikanan terbesar di dunia, dengan potensi produksi sekitar 115 juta ton/tahun, dan kita tahun lalu baru memanfaatkannya 25 juta ton. Jadi kurang dari 20 persen. Artinya ruang untuk pengembangan masih luas sekali di bidang perikanan,” jelasnya.

Sementara itu, terangnya, dibidang perikanan tangkap sejak tahun 2009 Indonesia sebagai Negara produsen terbesar kedua dari penangkapan ikan di laut, dan juara satunya masih Tiongkok. Sedangkan, trend produksi perikanan tangkap Indonesia terus meningkat dibanding negara produsen utama lainnya. Dan Indonesia berada diurutan ke-7 sebagai produsen terbesar perikanan tangkap PUD global. Sedangkan Indonesia menjadi produsen akuakultur terbesar ke-2 di dunia setelah Tiongkok

Selanjutnya, pada periode 2015-2020, angka konsumsi ikan nasional terus meningkat, rata-rata 6,5% per tahun. Sementara konsumsi ikan per kapita terbesar berada di Prov. Sultra (77,05 kg) dan terendah di Prov. DIY (33,32 kg). Dan ternyata, ikan merupakan salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dengan kontribusi mencapai hampir 60% dari seluruh protein hewani yang dikonsumsi penduduk Indonesia. “Trend ekspor dari tahun ke tahun terus meningkat, pada tahun 2020 kita mencapai US$ 5,20 miliar,” katanya.

Prof. Rokhmin Dahuri juga mengaku bersyukur sudah 77 tahun Indonesia merdeka hampir disegala bidang kehidupan meningkat, tetapi ternyata dalam segi kemakmuran Indonesia baru mencapai Negara berpendapatan menengah ke bawah dengan pendapatan per kapita hanya 3870 per orang/tahun. “Kalau kita masukan dalam table klasifikasi tingkat kemakmuran Negara ternyata Indonesia baru mencapai lower middle income country (Negara berpendapatan menengah ke bawah). Padahal cita-cita kemerdekaan kita harusnya berpendapatan minimal rata-rata pertahun per orang 12695. Masih jauh panggang dari api,” tuturnya.

Selanjutnya, Prof. Rokhmin mengungkapkan data kemiskinan per Maret 2021 atas dasar garis kemiskinan (poverty line) BPS sekitar Rp 480.000/orang/bulan, jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang (10,14% total penduduk Indonesia). Tetapi kalau berdasarkan pada garis kemiskinan internasional US$ 2/orang/hari atau US$ 60 (Rp 840.000)/orang/bulan, jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 100 juta orang (37%).

“Kita belajar dari negeri China yang pada 1996 lebih miskin ketimbang Indonesia. Tetapi sejak 2021 dinobatkan Bank Dunia dan UNDP, China tidak ada lagi kemiskinan, dengan garis kemiskinan US$ 2,5/orang/hari. Kita harus meneladani dan meniru konsep ekonomi pembangunan dari China bukan ideologinya,” kata Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University itu.

Konsep DPP PDIP Sejahterakan Nelayan

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan konsep DPP PDIP jika ingin nelayan sejahtera pada saat yang sama stok ikannya lestari sehingga kontribusi perikanan itu terhadap ekonomi, terhadap ekspor, PAD seterusnya meningkat maka yang perlu dilakukan ada 5 kelompok kebijakan.

Pertama, kebijakan yang menyangkut teknologi penangkapan ikan. DPP bekerjasama dengan perguruan tinggi dan Kementerian Kelautan Perikanan sudah bisa menentukan disetiap laut itu bisa menentukan berapa kapal ikan yang beroperasi dengan ukuran, jaring dan alat tangkapnya. “Sehingga pendapatan nelayan rata-rata minimal US$ 300 (Rp 4,5 juta)/nelayan ABK/bulan secara berkelanjutan, tetapi stok ikannya tetap lestari,” terangnya.

Maka, perlunya melakukan bimbingan kepada nelayan agar punya kemampuan untuk menangani ikan jangan sembarangan. Karena selama ini nelayan dapat ikan cukup banyak tetapi ikan selama di kapal itu disia-siakan, tidak dikasih es, ditaruh diterik matahari. Jadi, ketika nelayan sampai di darat atau Pelabuhan Perikanan mutu ikannya sudah menurun sehingga harganya drastis. “Ini ingin kita pastikan dari partai kita untuk membina nelayan harus punya kemampuan dan kesadaran untuk merawat ikan supaya kualitasnya sampai di Pelabuhan Perikanan dalam keadaan top sehingga harga jualnya tinggi,” kata.

Kedua, tambahnya, bahwa nelayan tidak seperti selama ini beli BBM lebih mahal, beli jaring lebih mahal, beli beras lebih mahal. Kadang-kadang tidak bisa didapatkan. “Kita akan pastikan nelayan kita mendapatkan sarana produksi dengan mudah, kapan saja, berapa saja dengan harga yang relatif murah,” ujar Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu.

Kemudian ketiga, lanjutnya, penjaminan pasar. Nanti di Pelabuhan Perikanan ada semacam industri pesisir untuk industri pengolahan. Sehingga berapapun nelayan mendaratkan ikan bisa kita beli dengan harga yang menguntungkan nelayan lalu bisa kita pasarkan.

Selanjutnya program keempat, soal kelestarian ekosistem, pencemaran, perusakan hutan bakau segala macam akan dituntaskan. Sedangkan yang terakhir, meningkatkan kualitas SDM nelayan itu sendiri dengan diklat, pendidikan, pelatihan dan penyluhan. “Itulah program besar yang akan kita lakukan dalam jangka panjang, artinya dilakukan mulai tahun ini dan hasilnya bisa kita rasakan 3 – 5 tahun dst, dan ini akan kita lakukan,” ungkapnya.

Prof. Rokhmin Dahuri merasakan prihatin dengan nasib nelayan karena kalau membeli sarana produksi seperti jaring, BBM, beras dst selalu mendapatkan harga yang lebih mahal karena nelayan tidak bisa membeli langsung ke pabrik tetapi harus melalui sekian banyak perantara. Sebaliknya ketika nelayan menjual ikan hasil tangkap mereka pun tidak bisa langsung menjual ke pasar akhir. Lagi-lagi, katanya, harus melalui tengkulak atau pedagang perentara.

Nanti di setiap DPC kita mendirikan unit usaha termasuk koperasi, kelompok usaha bersama yang bisnisnya berbuat. Pertama, menyediakan sarana produksi. Kedua, membeli, memproses dan memasarkan ikan hasil nelayan.

“Ini untungnya besar. Saat saya dipercaya menjadi menteri oleh Gus Dur dan Bu Mega, salah satu program pendirian SPBU nelayan. Itu mendapat profit margin halalan toyiban, nelayan dapat BBM murah kita operasional bisa dapat untung 200 rupiah/liter,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Gotong Royong itu.

“Kalau para bupati, walikota, gubernur dari partai kita investasi untuk mendirikan unit usaha ini benar-benar makmur bukan hanya untuk dirinya tapi juga partai, rakyat pun tertolong. Misalnya, jaring nilon Rp150 ribu, dan nelayan harus beli Rp200 ribu. Keuntungan Rp50 ribu untuk pedagang perentara. Namun jika PDI belinya lebih murah bukan Rp200 ribu, tapi Rp175 ribu. Kita jual ke nelayan Rp175 ribu. Jadi nelayan lebih murah Rp25 ribu kita partai mendapat keuntungan Rp25 rupiah. Ini baru satu item, belum BBM, beras dst,” ujar Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GANTI) itu.

Dalam waktu dekat, Prof Rokhmin mengatakan, DPP PDIP akan menemui Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk mendesak agar bunga bank sama dengan Negara-negara tetangga. “Contohnya, Thailand bunga bank 3,3%, kita 9,5%. Itu sudah mahal sekali. Kita ingin sektor pertanian dan perikanan harusnya bunga bank sama dengan Negara tetangga. Karena janji Pak Jokowi pada 2014 akan mendirikan Bank Agromaritim sampai sekarang belum terlaksana,” sebutnya.

Hal itu, Prof. Rokhmin mempertanyakan mengapa potensi kelautan dan perikanan realisasinya nelayan tidak sejahtera, ekspor di ranking 8 karena perbankan masih pelit dan mahal. Dari seluruh kredit perbankan Indonesia tahun 2020 sektor kelautan dan perikanan hanya mendapatkan 0,41%, sedangkan yang paling besar sektor perdagangan mencapai 23,95%.

Program Pengendalian Pengeluaran Dan Resiko Nelayan

Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia itu mengatakan untuk mengurus petani dan nelayan harus bersabar, dalam meningkatkan pendapatan dan menekan pengeluaran nelayan. Program Kementerian PUPR dan Pemda melakukan pembangunan kawasan pemukiman nelayan yang bersih, sehat, cerdas, produktif, aman, dan indah. Sehingga, nelayan beserta anggota keluarga bisa hidup dan tumbuh kembang dengan sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia.

Kemudian soal penyuluhan dan pendampingan sangat penting lewat manajemen keuangan keluarga agar nelayan dan anggota keluarganya bisa hidup ‘tidak lebih besar pasak dari pada tihang’. Seperti pembatasan jumlah anak, gemar menabung, dan lainnya.

“Intinya program kita ada di 3 habitat, ada di laut, payau/ tambak dan perairan darat. Kalau di perairan laut banyak sekali yang sangat menguntungkan mulai dari Kerapu, Kakap, Bawal bintang, Cobia, Teripang, Kerang mutiara, Rumput laut dll. Perairan Payau ada Udang vaname, Udang windu, Kepiting, Bandeng, Nila salin, Rumput laut dll. Perairan Darat ada Nila, Patin, Lele, Gurame, Mas, Udang Galah, Ikan Hias dll,” katanya.

Lalu, menurut Prof. Rokhmin, program pembangunan pada intinya ada tiga: Revitalisasi, Ekstensifikasi dan Diversifikasi. Revitalisasi semua unit usaha (bisnis) budidaya laut (mariculture), budidaya perairan payau (coastal aquaculture), dan budidaya perairan darat untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, inklusivitas, dan keberlanjutan (sustainability) nya.

Ekstensifikasi usaha di lahan perairan baru dengan komoditas unggulan, baik di ekosistem perairan laut (seperti kakap putih, kerapu, lobster, dan rumput laut Euchema spp); payau (seperti udang Vaname, Bandeng, Nila Salin, Kepiting, dan rumput laut Gracillaria spp); maupun darat (seperti ikan nila, patin, lele, mas, gurame, dan udang galah). Diversifikasi usaha budidaya dengan spesies baru di perairan laut, payau, dan darat.

“Kita lihat perdaerah budidaya ikan yang belum efisien, menguntungkan dan produktif. Itu akan kita tingkatkan produktifitasnya, efisiensinya, dan keberlanjutannya,” ujar ujar Honorary Ambassador of Jeju Islands dan Busan Metropolitan City, South Korea itu.

Selanjutnya, Prof Rokhmin Dahuri menyampaikan 5 program pengembangan usaha ekonomi perikanan untuk kesejahteraan rakyat Quick Wins (2022 – 2024) antara lain:

1.Pengembangan Satu Unit Bisnis Budidaya Udang Vaname dengan teknologi Kolam Bundar Material HDPE di setiap Kabupaten/Kota Pesisir, dengan modal usaha Rp 8 milyar/Unit Bisnis.

2.Pengembangan Bisnis Budidaya Perikanan di perairan laut, payau, dan darat dengan komoditas (spesies) sesuai potensi lokal di setiap Kabupaten/Kota.

3.Pengembangan KUB (Kelompok Usaha Bersama), Koperasi atau Lembaga Bisnis lainnya, dengan bisnis utama (core business): (1) menjual sarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya; dan/atau (2) membeli ikan hasil tangkapan nelayan dan ikan hasil budidaya , mengolah dan mengemas (processing and packaging), dan memasarkan nya. Minimal 1 unit KUB di setiap Kabupaten/Kota.

4.Penggunaan Aplikasi Fishon untuk Nelayan sesuai permintaan, dan terintegrasi serta marketingnya.

5.Mendorong Pemerintah dan PEMDA untuk melaksanakan kebijakan dan program pembangunan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

[Sumber berita]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here