Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu saat menjadi narasumber dalam diskusi di Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (12/2/2015).
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu saat menjadi narasumber dalam diskusi di Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (12/2/2015).

Wacana perpanjangan masa jabatan atau penambahan periode presiden digulirkan oleh oknum elite di Kabinet Indonesia Maju.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menilai isu itu menjadi dasar mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di seluruh Indonesia sejak 28 Maret hingga 11 April 2022.

Masinton mempertanyakan kemana oknum Menteri Koordinator di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) – Wakil Presiden Maruf Amin yang menggulirkan dan menggalang dukungan palsu Jokowi tiga periode.

“Pertanyaannya adalah ke mana Menko yang menggalang dukungan palsu 3 periode masa jabatan presiden tersebut?” tanya aktivis 1998 itu saat dihubungi, Senin (11/4/2022).

Masinton menyayangkan mengapa oknum elite di kabinet tidak menjelaskan kepada publik dan massa aksi yang melakukan penolakan perpanjangan 3 periode masa jabatan presiden.

“Dimana batang hidung menteri itu? Bahwa gagasan diatas bukan berasal dari Presiden Jokowi, melainkan dari dirinya sendiri sebagai menko yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan di bidang politik,” kata Masinton.

Sebagai ksatria, Masinton mengimbau agar oknum tersebut mundur dari seluruh jabatannya.

Apalagi ketika Presiden Jokowi sudah secara kesatria mengambil alih tanggung jawab dan meluruskan tindakan keblinger dan kesemena-menaan bawahannya.

“Harusnya menko tersebut secara kesatria mundur dari seluruh jabatannya. Apalagi telah menyebarkan big data hoax kepada masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Masinton, sudah tegas menyatakan tidak ada rencana agenda penundaan pemilu maupun perpanjangan masa periode jabatan presiden.

Menurutnya, wacana yang dilontarkan tersebut sama saja mencederai komitmen Presiden.

“Presiden Jokowi menyampaikan kembali secara tegas dan gamblang bahwa tidak ada rencana agenda penundaan pemilu maupun perpanjangan masa periode jabatan presiden,” tegas Masinton.

Ia mengatakan Jokowi menegaskan pemerintah bersama DPR RI sudah menyepakati agenda pelaksanaan Pemilu tanggal 14 Februari 2024 berikut rincian anggaran pelaksanaan Pemilu 2024.

“Sikap kesatria Presiden Jokowi ini adalah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin mengambil alih tindakan keblinger bawahannya yang congkak dan semena-mena kepada rakyat,” ujarnya.

Lebih jauh Masinton mengatakan aksi demonstrasi massa mahasiswa harus dimaknai positif sebagai kritik.

Ia menilai perlawanan anak muda ini merupakan perlawanan terhadap elit tua yang rakus jabatan dan serakah ingin menguasai sumber daya kekayaan alam Indonesia. [Sumber berita]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here