Ahmad Ali saat masih menjabat Ketua Fraksi NasDem di DPR di Gedung DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020). (KOMPAS.com/FIRDA ZAIMMATUL MUFARIKHA)
Ahmad Ali saat masih menjabat Ketua Fraksi NasDem di DPR di Gedung DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020). (KOMPAS.com/FIRDA ZAIMMATUL MUFARIKHA)

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo jika perintah larangan kepada para menteri untuk tidak lagi berbicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden berujung pada terjadinya perombakan atau reshuffle kabinet.

Menurut dia, reshuffle itu sepenuhnya merupakan kewenangan dari Jokowi selaku Presiden.

“Reshuffle kewenangannya beliau (Jokowi) ya,” kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/4/2022).

Kendati demikian, Ali mengakui bahwa harus ada sikap lebih tegas yang perlu dilakukan Jokowi jika masih ada menteri yang berbicara meski sudah dilarang.

Sebab, ia menekankan bahwa wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden bertentangan dengan aturan Konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Pernyataan penundaan pemilu yang dilakukan oleh para menterinya ini memang sesuatu hal yang menurut saya, kami ini, sesuatu hal yang mencederai,” terang Ali.

Apalagi, pernyataan sejumlah menteri itu dinilai bisa dikaitkan langsung ke Jokowi.

Ia pun mengungkit bahwa hingga kini, banyak pihak berspekulasi bahwa penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden adalah keinginan Jokowi.

“Tapi kemudian sudah dilarang, tapi masih bicara, ya berarti kan pak Jokowi main-main ini. Orang pasti masih berspekulasi, wah ini maunya pak Jokowi ini. Buktinya enggak dikasih sanksi orang ini,” jelas Ali.

Ali menilai, menteri yang berbicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan tidak menyayangi Jokowi.

Atau bahkan, imbuh dia, menteri-menteri itu tengah menjerumuskan Jokowi.

“Kan yang kena dampaknya itu Pak Jokowi. Kalau saya jadi Pak Jokowi, ya saya tendang lah semua menteri-menteri itu. Tapi kan saya bukan Pak Jokowi,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, dua wacana yang menjadi isu mengemuka di publik yaitu pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Beberapa pembantu presiden di kabinet bahkan menyuarakan hal tersebut. Salah satunya Luhut.

Terkini, Presiden Jokowi angkat bicara soal banyaknya menteri yang membicarakan dua isu tersebut.

Presiden pun kemudian melarang para menterinya untuk tidak lagi berbicara mengenai penundaan pemilu dan presiden tiga periode.

Momen ini terjadi saat Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak,” kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022). [Sumber berita]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here