Suasana sidang DPRD Kota Semarang membahas raperda tentang Pengawasan, Pembinaan, dan Pengaturan Pangan, Kamis (17/3/2022). (Foto. Mushonifin/sigijateng.id)
Suasana sidang DPRD Kota Semarang membahas raperda tentang Pengawasan, Pembinaan, dan Pengaturan Pangan, Kamis (17/3/2022). (Foto. Mushonifin/sigijateng.id)

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Kota Semarang menyampaikan Pandangan Umum terkait Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Kota Semarang tentang Pengawasan, Pembinaan, dan Pengaturan Pangan.

H. Muhammad Sodri, selaku Ketua Fraksi menegaskan dukungannya. Dia menyatakan pasal 2 dalam raperda ini perlu segera diimplementasikan.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Kota Semarang, H. Muhammad Sodri. (Foto. FPKB)

“Mendukung perlunya diterapkan pengawasan, pembinaan dan pengaturan makanan agar warga masyarakat Kota Semarang terjamin keamanan jiwanya, raganya, dan terlindungi ketentraman batinnya atas terjaminnya keamanan pangan yang sesuai agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Sebagaimana tertera dalam Pasal 2 Raperda ini,” jelas Sodri pada Kamis (17/3/2022).

Semetara itu, Sekretaris Fraksi Gumilang Febriyansyah mengatakan Fraksi PKB sebagai pembawa aspirasi warga masyarakat yang mayoritas beragama Islam, sangat mendukung perlunya jaminan makanan halal, yang di dalamnya menjamin mutu dan produksi pangan. Seperti tertera dalam Pasal 3 Raperda ini.

“Raperda ini adalah upaya pemerintah menjalankan amanah melindungi rakyat dari resiko kematian, resiko kerusakan jiwa dan raga, dengan terjaminnya ketersediaan pangan yang memenuhi persyaratan keamanan bagi konsumsi masyarakat,” ungkapnya.

Perlindungan kemanan pangan oleh pemerintah ini, menurut Sodri, adalah mewujudkan maslahat. Maslahat adalah kebaikan atau ketentraman yang dirasakan semua orang.

“Ini sesuai dengan ajaran Islam yang dirumuskan dalam kaidah: “tashorruful imam ala –al-ro’iyat, manuthun bil maslahah”. Artinya: pelayanan pemimpin untuk rakyat, ditujukan untuk mewujudkan maslahat,” ungkap Sodri menyitir sebuah maqalah Ulama.

Sodri juga mengungkapkan bahwa raperda ini sesuai dengan maksud diturunkannya agama bagi umat manusia, Maqoshid al-Syari’at, yaitu tujuan tatanan agama adalah untuk menjamin manusia hidup tenteram saling kasih sayang (rohmat) bagi sesamanya dan bagi semesta.

Dengan terjaminnnya keamanan pangan, maka sesuai terjagalah “Lima Prinsip Umum” (kulliyat al-khoms) maqoshidu al-syariat tersebut. Yaitu satu; khifdzu al-din: menjaga agama (iman, keyakinan), dua: khifdzu al-nafs: menjaga diri (jiwa dan raga), tiga; khifdzu al-nasl:menjaga keturunan (generasi), empat; khifdzu al-maal: menjaga harta, lima; khifdzu al-aql: menjaga akal.

“Sebab jika terjadi sebaliknya, yakni manusia tidak mengonsumsi makanan yang aman, yaitu yg memenuhi syarat sebagaimana diatur Raperda ini, tentu menjadi terancam imannya (keyakinan agamanya, terancam jiwa maupun raganya (tidak sehat),” jelasnya.

Dan karena tidak sehat, alias berpenyakit, maka terancam tidak bisa melahirkan generasi yang sehat. Selanjutnya, terancam hartanya karena telah berbelanja makanan yang tidak aman, rugi finansial, serta habis harta untuk berobat karena terkena penyakit dari akibat mengonsumi makanan yang tidak aman.

“Terakhir dan ini yang mengerikan, terancam akalnya. Yakni karena mengonsumsi makanan atau minuman yang tidak aman, menjadi rusak otaknya, kacau syarafnya, sehingga hilang jatidirinya sebagai manusia,” pungkasnya. [Sumber berita]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here