Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa

Pada situasi dan kondisi terakhir ini, hal terkait Partai Kebangkitan Bangsa Kutai Kartanegara kembali menyeruak ke publik dengan isu Pergantian Pimpinan DPRD Kutai Kartanegara dari Partai Kebangkitan Bangsa, sampai isu retaknya kongsi kepengurusan. Seakan telah menjadi takdir, PKB Kutai Kartanegara selalu menjadi buah bibir di tengah Masyarakat Kutai Kartanegara.

Mulai isu menarik ketika Puji Hartadi dan kawan-kawan setelah berani hengkang dari partai politik sebelumnya yang telah mendudukan dirinya dan 2 orang lainnya di DPRD Kutai Kartanegara selama 2 periode ( 3 orang yakni Puji Hartadi, Siswo Cahyono dan Sugiyanto) pada pemilu 2009 dan 2014 bertambah 1 kursi lagi menjadi 4 kursi, dan tiba-tiba hijrah ke PKB yang pada saat itu tidak memiliki perwakilan di DPRD Kutai Kartanegara selama 3 periode pemilu (2004, 2009 dan 2014).

Tak sedikit orang yang mempertanyakan keberanian mereka dan sebagian bahkan menyayangkan langkah ini, karena bukan hanya peluang untuk mendapat kursi di PKB dinilai sulit, juga karena mereka berani melepaskan jabatan sebagai Anggota DPRD yang masih menyisakan waktu sekitar 1 tahun.

Namun disinilah orang dapat mempercayai kemampuan Puji Hartadi dan kawan-kawan dalam mengelola partai politik, ketika Pemilu Tahun 2019, PKB Kutai Kartanegara berhasil mendudukkan perwakilannya di DPRD Kutai Kartanegara sebanyak 5 Kursi, berhasil mendapatkan fraksi utuh dan lebih dari itu berhasil menjadi partai politik pemenang ke-empat setelah Partai Golkar, Partai Gerindra dan PDI Perjuangan, sehingga berhak mengutus Anggota DPRD nya menduduki Unsur Pimpinan DPRD Kutai Kartanegara.

Wakil Ketua DPRD, menggeser posisi PAN yang pada periode sebelumnya menjadi Unsur Pimpinan DPRD Kutai Kartanegara. Keraguan sebagian kalangan dapat terjawab dan banyak pihak terkejut dengan keberhasilan langkah politik PKB Kutai Kartanegara yang dinahkodai oleh Puji Hartadi, selaku Ketua, yang berjalan relatif singkat hanya memiliki waktu sekitar satu tahun menuju Pemilu 2019.

Hal yang juga tidak kalah mengejutkan publik adalah bergabungnya beberapa Anggota DPRD Kutai Kartanegara aktif dari beberapa partai politik lain yang rela melepaskan jabatannya sebagai Anggota DPRD yang masih satu tahun lagi, dan pindah ke PKB Kutai Kartanegara.

Mereka tahu persis bahwa dengan bergabung ke PKB, maka segala pendapatan dan fasilitas di DPRD harus dilepaskan, kemudian di PAW oleh pihak lain, dan yang paling berat adalah berjuang lagi untuk menjadi Anggota DPRD dari nol. Hal “aneh” ini mungkin sampai hari ini tidak difahami oleh sebagian orang, namun itulah realitas yang terjadi.

Kemudian, seakan menjadi pembenaran terhadap kata “takdir” di atas, PKB terus menjadi berita dengan sikapnya yang berani mencalonkan Kepala Daerah yang mereka anggap potensial berhadapan dengan petahana. Berbagai guliran berita dari koalisi PKB-PAN yang secara kalkulasi sudah cukup menjadi tiket untuk menjadi perahu utuh pada Pencalonan Kepala Daerah Tahun 2020 yang lalu, hengkangnya PAN dari koalisi, yang praktis menjadikan PKB Kutai Kartanegara sebagai satu-satunya partai politik yang tidak mendukung petahana sehingga gagal mendorong Pasangan Calon Kepala Daerah pada Pilkada Tahun 2020.

Sikap “berani” PKB ini yang berani untuk menjadi partai politik yang harus di parkir pada momen pilkada 2020 mendapat simpatik dari masyarakat. Pilkada 2020 yang akhirnya mempertarungkan paslon kepala daerah versus KOKOS (kolom kosong), sempat menuai pandangan negatif dari masyarakat yang menginginkan ada iklim demokrasi yang ideal dimana harusnya paslon berhadapan dengan paslon. Keadaan demikian membuat masyarakat lesu dan apriori dengan sikap penyelenggara dan paslon yang ada.

Namun pada momen ini, sekali lagi PKB Kutai Kartanegara kembali menghidupkan gairah Masyarakat Kutai Kartanegara, dengan memotori gerakan KOKOS untuk membuat iklim demokrasi politik bangkit kembali. Pada situasi ini, tidak salah kiranya kata “KEBANGKITAN” tersematkan pada PKB, karena mampu membangkitkan semangat masyarakat untuk aktif dalam hajatan politik lima tahunan ini.

Meskipun KOKOS belum mampu berbuat banyak, namun pemilih KOKOS yang berjumlah sekitar 72 ribu lebih, menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap oligarkhi arogansi kekuasaan. Patut disadari, bahwa 72 ribu lebih pemilih KOKOS dan PKB Kutai Kartanegara, telah menyelematkan muka daerah dari aib politik oligarkhi arogansi yang mengancam demokrasi di Kutai Kartanegara.

Jadi apa yang dilakukan oleh PKB Kutai Kartanegara yang sampai saat ini di pimpin oleh Puji Hartadi, dalam pandangan beberapa pihak, akan menjadi ancaman serius, apalagi ketika dikaitkan dengan hajatan demokrasi 2024 yang akan datang, baik pemilihan legislatif dan pilkada. Maka tak salah jika banyak pihak menilai dan mengkaitkan bahwa situasi dan kondisi yang dihadapi oleh PKB Kutai Kartanegara akhir-akhir ini tidak lepas dari tekanan politik 2024 yang akan datang.

Ada banyak pihak yang menilai bahwa keberadaan PKB Kutai Kartanegara dibawah komando Puji Hartadi dan dukungan kawan-kawannya, akan tetap memberi tekanan kuat terhadap hegemoni politik oligarkhi arogansi, yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi di Kutai Kartanegara. PKB Kutai Kartanegara harus yakin, bahwa perjuangan untuk masyarakat itu memang akan banyak menghadapi tekanan dan cobaan baik dari eksternal maupun internal. Tapi yakinlah Tuhan akan bersama orang-orang yang berjuang dalam prinsif kebenenaran dan kebajikan. [Sumber berita]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here