Cak Imin

Pasca pergantian kepemimpinan di pucuk tertinggi NU, beberapa pengurus cabang organisasi tersebut dipanggil pimpinan pusat karena disebut mendukung pencalonan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024. NU juga mulai terlihat tegas menyebutkan tidak ingin ada capres dan cawapres dari PBNU. Hal inilah yang membuat banyak pihak berspekulasi terkait kembalinya garis NU yang sejak awal didirikan telah berupaya untuk menjaga jarak terhadap politik. Jika hal itu yang terjadi, maka efeknya akan sangat terasa pada Cak Imin dan PKB.

Pada tahun 1984, sebuah tonggak besar terjadi pada Nahdlatul Ulama alias NU. Setelah larut dalam politik dan kekuasaan sejak kemerdekaan Indonesia, para tokoh muda NU seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur), mendorong agar ormas tersebut kembali menepi dari urusan-urusan politik. NU tidak ingin terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.

Ini bisa terjadi karena pasca fusi partai politik yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru di tahun 1973, praktis garis politik NU terbelenggu dalam Partai Persatuan Pembangunan atau PPP yang menjadi representasi suara politik Islam.

Inilah yang kemudian membuat Muktamar NU di tahun 1984 menandai siklus baru dari ormas tersebut yang ingin kembali ke Khittah 1926, yakni semangat untuk melepaskan diri dari ikatan politik praktis seperti yang digariskan ketika NU didirikan pada tahun 1926.

Konteks Khittah 1926 ini kemudian mengalami perubahan ketika Reformasi 1998 bergulir. Banyak warga NU yang ingin agar ormas tersebut juga punya partai politik. Maka, lahirlah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang menjadi “partainya NU”.

Namun, dalam salah satu catatannya, Greg Fealy dari Australian National University menyebutkan bahwa meskipun PKB menjadi tangan politik NU, para pendiri partai tersebut dan para kiai utama NU secara hati-hati memisahkan NU dari jalan kepartaian PKB. Konteks ini menarik, mengingat salah satu pendiri PKB adalah Gus Dur sendiri yang saat itu menjabat sebagai yang Ketua Umum Tanfidziyah (Dewan Pelaksana) NU. Gus Dur kemudian menjadi tokoh NU yang diusung PKB di Pilpres 1999.

Seiring perjalanan waktu, NU kemudian makin identik dengan PKB. Ini karena banyak tokoh-tokoh di PBNU yang punya pertalian dengan PKB. Fealy menyebut NU “terperangkap” PKB. Konteks ini terasa sangat kuat di era kekuasaan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB.

Namun, dengan munculnya KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar NU (PBNU), banyak yang menilai NU akan kembali ke siklus menarik diri dari politik seperti di awal ketokohan Gus Dur di NU pada tahun 1984. Apalagi, Yahya dianggap memiliki garis pemikiran yang mirip Gus Dur.

Pertanyaannya adalah akankah ini menjadi pukulan besar bagi PKB? Benarkah ambisi Cak Imin yang ingin maju di Pilpres 2024 sangat mungkin kandas karena berputarnya haluan NU?

Akhir Kisah NU Yang “Terjebak”

Bicara soal relasi NU dan PKB memang berhubungan dengan menguatnya endorsement NU terhadap PKB serta pertaliannya dengan konteks politik nasional di era Cak Imin menjabat sebagai Ketum PKB.

Yang kita bicarakan ini adalah NU sebagai organisasi kemasyarakatan dengan anggota resmi antara 40-50 juta orang atau dua kali lipat jumlah pengikut Muhammadiyah. Bahkan, sekitar 100 juta orang Indonesia menyatakan terafiliasi secara kultural dengan NU.

Greg Fealy menyoroti tentang peran NU ini yang disebutnya makin terlihat partisan dan keluar dari cita-cita para pendirinya, utamanya di era sebelum kepemimpinan Yahya Cholil Staquf. Ia menyoroti tantangan-tantangan terbesar yang kini dihadapi oleh NU sebagai ormas sosial-religius untuk membawa cita-cita gerakan masyarakat sipil berbasis agama.

Ini sebetulnya terlihat jelas jelang Pemilu 2014. Menurut Fealy, ancaman tidak lolos ke parlemen membuat Cak Imin memutar otak bagaimana caranya mendongkrak endorsement NU terhadap PKB agar menaikkan perolehan suara PKB.

Salah satu keputusan yang “brilian” dari Cak Imin misalnya ketika ia merekrut pengusaha Kristen-Tionghoa yang jadi bos maskapai Lion Air, Rusdi Kirana, menjadi Wakil Ketua Umum PKB beberapa bulan sebelum Pemilu Legislatif 2014 lalu. Keputusan ini dikritik oleh para pendukung Gus Dur.

Namun, manuver ini berdampak dalam hubungan endorsement NU ke PKB karena partai tersebut akhirnya “punya anggaran” untuk membantu program-program sosial NU dan membantu entrepreneurship kader-kader muda NU. Akibatnya, Cak Imin mampu menarik hati para ulama.

Fealy juga menyebut PKB mewajibkan anggota-anggota DPR dari partainya memberikan “bantuan bulanan” untuk program-program sosial NU, selain juga memberikan jaminan bahwa jika partai tersebut bubar, maka seluruh asetnya akan diberikan ke NU.

Hasilnya, KH Said Aqil Siroj yang kala itu menjabat sebagai Ketum PBNU sebagai salah satu pemimpin tertinggi NU memberikan endorsement terbuka kepada PKB, juga termasuk para Kiai di daerah. PKB meraih 9 persen kursi parlemen dengan total 11 juta suara pada Pemilu 2014.

Hubungan dekat itu juga makin kuat setelah KH Ma’ruf Amin terpilih menjadi Rais Aam atau Ketua Dewan Penasehat NU pada 2015 – mengingat kala itu Ma’ruf menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro pertama PKB. Kini, berkat relasi politik itu, Ma’ruf Amin sukses menjadi Wakil Presiden.

Fealy juga menyinggung tokoh-tokoh di PBNU di tahun-tahun itu yang punya relasi dengan tokoh-tokoh di PKB. Dengan demikian, makin jelaslah betapa pentingnya pertautan politik PKB dengan NU berdampak pada kekuatan partai hijau itu.

Dengan demikian, adanya upaya untuk membatasi gerak dukungan pada Cak Imin secara personal untuk menjadi capres di 2024 memang menimbulkan spekulasi soal relasi politik NU dengan PKB. Pasalnya, jika memang NU berupaya untuk menarik diri dari relasi yang terlalu kuat terhadap Cak Imin dan PKB, bisa saja ini akan menjadi jalan awal ujung akhir ambisi politik Cak Imin. Benarkah demikian?

Jalan Akhir Cak Imin

Rasionalisasi terkait hubungan NU dengan PKB memang tidak lepas dari keterpilihan Yahya Cholil Staquf sebagai Ketum PBNU. Gus Yahya – demikian ia disapa – pernah menjabat sebagai juru bicara Gus Dur ketika nama terakhir menjabat sebagai Presiden. Tidak heran banyak yang menyebutnya sebagai simbol kembalinya trah Gus Dur ke posisi penting di NU.

Konteks relasi dengan Gus Dur bukan hanya karena ia pernah jadi jubir Gus Dur saja, tetapi juga dari garis pemikiran. Salah satu yang cukup terlihat adalah ketika ia berkunjung ke Israel dan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di tahun 2018 lalu. Kita tahu bahwa Gus Dur adalah sosok yang sangat positif dalam relasi dengan Israel dan bahkan menarasikan pembukaan hubungan diplomatis dengan Israel.

Jika benar memang warisan politik Gus Dur juga menjadi jalan politik Gus Yahya, maka konteksnya akan punya efek pada kekuasaan Cak Imin sendiri. Pasalnya, bukan rahasia lagi bahwa Cak Imin pernah terlibat sikut-sikutan dengan keluarga Gus Dur terkait kepemimpinan di PKB.

Kemudian, jika Gus Yahya membatasi endorsement NU politik untuk Cak Imin – dan kemudian pada PKB – maka Cak Imin tak akan lagi bisa “menjual” nama NU di setiap manuver politiknya. Kita tentu ingat di tahun 2018 lalu ketika Cak Imin melontarkan ancaman dengan membawa nama NU jika Presiden Jokowi tidak memilih cawapres yang bukan dari PKB.

Ini sesuai dengan tulisan John J. Coleman yang berjudul Party Organizational Strength and Public Support for Parties. Ia menyebutkan bahwa konteks basis identitas yang mengikat akan menjadi salah satu alasan partai bisa mempertahankan konstituen. Jika kehilangan relasi ini, maka partai bisa saja akan kesulitan untuk mengarungi gelaran politik elektoral.

Dengan demikian, boleh jadi perubahan arah kepemimpinan di NU kali ini akan punya dampak yang sangat besar bagi karier politik Cak Imin. Publik sudah menyaksikan bagaimana pengurus cabang NU yang dipanggil karena dukungan politik mereka pada pencapresan Cak Imin. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. [Sumber berita]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here