Hidayat Nur Wahid. (Foto: Antara)
Hidayat Nur Wahid. (Foto: Antara)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mempersoalkan keberadaan Partai Mahasiswa Indonesia. Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan Partai Mahasiswa Indonesia yang sudah berbadan hukum, belum tentu bisa mengikuti Pemilu 2024.

“Ini baru tahap awal sekali, apakah mereka bisa lolos menjadi peserta pemilu? Nanti KPU yang akan seleksi dengan aturan-aturan yang terdalam dalam UU Pemilu dan peraturan KPU, prosesnya masih panjang,” ujar Hidayat dihubungi, Minggu (24/4/2022).

Hidayat mengatakan Kemenkumham telah mengumumkan 75 partai politik (parpol) yang sudah berbadan hukum dan berhak mendaftar sebagai peserta pemilu. Menurutnya, bukan hal yang mudah untuk menjadi peserta pemilu, karena harus bisa memastikan memiliki sumber daya hingga tingkat daerah.

“Apalagi saat ini polarisasi mahasiswa begitu tajam. Banyak juga BEM yang tidak mengakui atau tidak masuk dalam kepengurusan Partai Mahasiswa Indonesia ini. Jadi, para pengurus berjuang keras untuk mempertanggungjawabkan nama mahasiswa sehingga bisa didukung dan dipilih oleh mahasiswa itu sendiri,” imbuh wakil ketua MPR ini.

Setelah lolos menjadi peserta pemilu, menurut Hidayat, pekerjaan berat berikutnya adalah memenangkan hari rakyat yang umumnya sudah memiliki preferensi pilihan parpol yang ada. Hal ini, kata dia, nantinya tergantung visi, misi dan program dari partai dan pengurusnya termasuk simpatisan dan calon-calon yang akan diusung dalam pemilu.

“Tinggal nanti apakah mereka dipilih oleh warga tergantung nanti visi, misi, program dan track record dari para pengurus, partisan, dan calon,” tutur Hidayat.

Terlepas dari ketatnya syarat menjadi peserta pemilu, Hidayat mengatakan hadirnya Partai Mahasiswa Indonesia merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa yang sudah memiliki hak memilih dan dipilih. Penggunaan nama “mahasiswa” dalam partai tersebut juga tidak bisa dicegah sepanjang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

“Mendirikan parpol adalah hak konstitusional warga untuk berserikat dan berkumpul. Kalau mereka mendaftarkan, lalu Kemenkumham menyatakan lolos, itu memang hak konstitusional mereka. Itu artinya secara formal mereka sudah menjadi partai berbadan hukum,” katanya. [Sumber berita]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here