Mardani Ali Sera

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengunggah sebuah foto yang menyebutkan 10 kesamaan antara Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden RI ke-2 Soeharto.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, tentunya YLBHI memiliki data-data sehingga bisa menyamakan antara Jokowi dengan Presiden Soeharto dalam kepemimpinannya.

“YLBHI punya data. Jadi penyamaan itu wajar dan boleh,” ujar Mardani, Rabu (16/2).

Anggota Komisi II DPR ini menilai, adanya kesamaan Jokowi dengan era Orde Baru adalah di kasus proyek Bendungan Bener di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah yang tanpa adanya perencanaan. Pasalnya masyarakat yang menolak pembangunan bendungan tersebut malah menjadi korban.

Termasuk juga dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Padahal sudah terjadi penolakan yang luar biasa oleh publik. Namun pemerintah dan DPR tetap saja memaksa untuk membuat UU tersebut.

“Sekilas saya baca 10 kesamaan itu punya dasar. Kasus Wadas bisa menjadi bukti perencanaan risiko jadi catatan. Poin lima, orientasi legal tapi banyak ditolak publik seperti UU Cipta Kerja contohnya,” katanya.

Sementara terpisah, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menegaskan agar YLBHI untuk tidak asal bicara dengan menyamakan Jokowi dengan Presiden Soeharto.

“Yayasan itu jangan asbun,” ujar Ngabalin.

Karena itu, politikus Partai Golkar ini menegaskan, sangat tidak pas jika Jokowi disamakan dengan Presiden Soeharto hanya karena kasus warga Wadas yang menolak adanya bendungan.

“Kalau kasus Wadas dia sejajarkan Jokowi dengan Soeharto, dua hal boleh jadi mereka tidak tahu dan tidak sampai ke lapangan. Karena per hari ini KSP itu tim yang dibentuk Pak Moeldoko itu masih ada di lapangan. Sehingga dia mesti tahu persis apa yang terjadi di lapangan. Agar Yayasan ini jangan sampai menjadi sumber fitnah,” katanya.

Sebelumnya, YLBHI melihat adanya kesamaan antara pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi dengan pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto atau masa Orde Baru. Setidaknya YLBHI melihat ada 10 kesamaan di sektor pembangunan.

“Pemerintahan Jokowi serupa dengan Orde Baru dalam pembangunanisme. Mereka mengingkari mandat konstitusi dengan mengabaikan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab!,” tulis YLBHI melalui akun Instagramnya @yayasanlbhindonesia.

Berikut 10 poin kesamaan pemerintahan Jokowi dan Orde Baru.

1. Mengutamakan pembangunan fisik dan serba dari atas ke bawah untuk kejar target politik minus demokrasi.

2. Pembangunan bernuansa koruptif dan nepotis

3. Tidak ada perencanaan risiko untuk masyarakat yang terdampak pembangunan sehingga menciptakan kemiskinan (pemiskinan) struktural

4. Pembangunan tidak berizin atau dengan izin yang bermasalah

5. Legal (UU dan Kebijakan) namun tanpa legitimasi suara rakyat

6. Melayani kehendak kekuasaan dan elit oligarki dengan cara perampasan dan perusakan lingkungan

7. Menstigma rakyat yang melawan perampasan hak dengan melawan pembangunan, komunis, radikal, anarko

8. Menangkap, mengkriminalisasi, bahkan tak segan menembaki rakyat yang mempertahankan hak hingga terbunuh

9. Pendamping dan warga yang bersolidaritas dihalangi bahkan ditangkap

10. Mengontrol narasi, informasi termasuk membelokkan fakta. [Sumber berita]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here