Desain final istana negara IKN Nusantara (Instagram/ Nyoman_Nuarta )
Desain final istana negara IKN Nusantara (Instagram/ Nyoman_Nuarta )

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suryadi Jaya Purnama menilai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur sebagai pemborosan dan minta untuk ditunda.

“F-PKS juga mengajak masyarakat termasuk mahasiswa yang demo kemarin untuk tolak IKN ini, karena hal ini menjadi suatu kemubaziran yang besar,” kata Suryadi dalam keterangannya, Jumat 22 April 2022.

Terlebih, menurutnya sumber dana pembangunan IKN tidak jelas, bahkan sejumlah investor menyatakan mundur. Pihaknya pun menolak jika penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang besar itu untuk pembangunan IKN.

“F-PKS sendiri menolak penggunaan APBN yang besar itu untuk pembangunan IKN. Sebab, dana sebesar itu akan lebih bermanfaat untuk pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, di mana menurut data BPS jumlah kemiskinan meningkat sebanyak 2,7 juta orang selama pandemi,” kata dia.

Dalam APBN 2023, pemerintah diketahui mengalokasikan anggaran sebesar Rp 27 – Rp 30 triliun untuk pembangunan IKN. Menurutnya, uang tersebut lebih baik dialokasikan ke program padat karya Kementerian PUPR yang alokasi anggarannya menurun pada tahun 2022.

Dieinya menyebut bahwa pada TA 2021 anggaran program padat karya di KemenPUPR mencapai Rp 24,27 triliun, namun turun di TA 2022 menjadi 41,3 persen atau hanya Rp 13,64 triliun.

“Pembangunan IKN ini adalah sebuah mega proyek yang kurang bermanfaat untuk pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, bahkan cenderung menjadi beban negara untuk saat ini,” kata dia. [Sumber berita]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here