Jajaran Fraksi Partai Hanura dan utusan Fraksi PDIP saat jumpa pers, Selasa (19/4/2022)
Jajaran Fraksi Partai Hanura dan utusan Fraksi PDIP saat jumpa pers, Selasa (19/4/2022)

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sekadau pada 30 Maret 2022 tentang Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LPKj) Bupati Sekadau tahun anggaran 2021 masih terjadi polemik. Pasalnya, Fraksi Partai Hanura dan PDI Perjuangan menolak dan menuding rapat itu melanggar Paraturan DPRD Sekadau Nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib dan nomor 2 tentang kode etik.

Ketua Fraksi Hanura, Abuntono dalam keterangan persnya, Selasa (19/4/2022) membeberkan, saat ini LKPj Bupati Sekadau Tahun Anggaran 2021 sudah berlangsung pembahasan yang diawali saat penyampaian nota pengantar pada 30 Maret lalu yang sudah jelas melanggar aturan.

“Seperti kita ketahui ada dua fraksi menolak dalam arti prosedur kami beranggapan bahwa penyampaian nota LKPj tidak kourum, sehingga rapat kami nilai cacat hukum atau illegal,” tegas Abun.

Menurutnya, dalam tatib DPRD sudah ditegaskan susunan dan kedudukan DPRD dari anggota Partai hasil Pemilu 2019 dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 30 orang.

“Jadi kita melihat rapat yang bukan pengambil keputusan seperti saat penyampaian nota LKPj harus dihadiri 50 persen plus satu. Berarti sekitar 16 orang, tapi fakta yang terajdi jumlah yang hadir yang bertandatangan daftar hadir hanya 7 orang anggota DPRD,”ungkap Abun.

Abun kembali menegaskan, harusnya mengetahui tidak kourum dalam rapat paripurna, pimpinan DPRD mengambil sikap untuk melakukan skor sesuai tatib DPRD pasal 139 ayat (1) menyebutkan bahwa sebelum menghadiri rapat, anggota DPRD harus menandatangani daftar hadir. Kemudian ayat (4) menyebutkan apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 jam. Selanjutnya pada ayat (5) menyatakan ternyata masih juga tidak terpenuhi kourum, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.

“Jadi, kami dari Fraksi Hanura sudah menyurati pimpinan DPRD minta agar menindaklanjuti apa yang menjadi keberatan kami. Kami juga sudah menyurati kepada BK meminta memproses pimpinan yang sudah melanggar tata tertib dan kode etik. Kami minta BK bertindak tegas dan memberi sanksi atas pelanggarannya,” tegas Abun.

Anggota Fraksi Partai Hanura, Liri Muri dengan lantang menegaskan sangat prihatin terhadap matinya lembaga DPRD Sekadau dalam hal ini melenceng dari aturan yang berlaku khususnya tatib yang tidak difungsikan.

“Pimpinan DPRD tidak bisa menjadi leardership dalam pemimpin, karena mereka tidak menjalankan tatib. Kemudian mereka melanggarm padahal rapat untuk membahas rekomendasi LKPj yang penting dan prinnsip,” tegas Liri.

Anggota Fraksi Hanura lainnya, Paulus Subarno juga mengaku pembahasan LKPj bupati tidak sesuai tatib DPRD. Artinya mereka melanggar tatib. Sehingga fraksi Hanura menganggap tidak sah. Dari anggota DPRD 30 orang, yang hadir mengisi absen hanya 7 orang.

“Jika ada yang menyatakan saat ini jumlah anggota DPRD berjumlah 29 orang dengan alasan 1 orang belum ada proses PAW, hal itu dasar hukum dari mana? Kalau harus 29 orang maka harus diubah terlebih dahulu tatib DPRD,” tegas Ngah panggilan akrabnya.

Sementara itu, Anggota Fraksi PDIP, Bambang juga menegaskan, rapat paripurna pada 30 Maret 2022 lalu sudah jelas dua fraksi PDIP dan hanura menolak karena tidak sah melanggar peraturan DPRD tahun 2019 baik tentang tatib dan etik.

“Kamai berangkapan tatib itu pedoman dan semua kegiatan yang dilakuan DPRD yang harus dipatuhi bersama, bukan dilanggar,” tegasnya.

Sementara itu, Suarakalbar.co.id berusaha konfirmasi dengan Sekretaris DPRD Sekadau, Nurhadi terkait masalah protes dua fraksi yang menuding rapat tidak sah. Sekwan tidak banyak komentar. “Iya, komuniaksi lok sama pimpinan,” jawab pesan WA singkat.

Sementara itu, Bupati Sekadau, Aron dikonfirmasi juga enggan komentar. “No comen, karena wilayah DPRD,” jawabnya. [Sumber berita]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here