Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Arif Fathoni menerima perwakilan karyawan PT Star Taman Remaja di Kantor DPD Partai Golkar Surabaya. (DPRD Kota Surabaya/Antara)
Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Arif Fathoni menerima perwakilan karyawan PT Star Taman Remaja di Kantor DPD Partai Golkar Surabaya. (DPRD Kota Surabaya/Antara)

DPD Partai Golkar Kota Surabaya minta dinas tenaga kerja memberikan pendampingan terhadap puluhan karyawan PT Star Taman Remaja Surabaya. Mereka telah diputus hubungan kerja namun belum dapatkan pesangon.

”Beberapa hari lalu saya menerima perwakilan karyawan PT Star TRS di Kantor DPD Golkar Surabaya. Mereka menitipkan aspirasinya itu,” kata Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Arif Fathoni seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Minggu (15/5).

Dia menjelaskan, ada 83 karyawan PT Star Taman Remaja Surabaya yang sudah tidak bekerja karena perusahaan diputus pailit melalui Pengadilan Niaga Kota Surabaya. Namun, sampai hari ini karyawan belum mendapatkan hak pesangon sebagai dampak dari pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan.

”Karyawan juga belum melakukan proses tripartit di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya,” ujar Arif Fathoni.

Terhadap permasalahan itu, menurut dia, perwakilan karyawan PT Star TRS meminta Partai Golkar Surabaya memperjuangkan nasib para karyawan tersebut. Menurut cerita karyawan, sudah ada boedel pailit yang sudah terjual seharga puluhan miliar. Namun, kurator dan pengurus hingga saat ini belum melakukan pembagian kepada kreditur, di antaranya adalah puluhan karyawan tersebut.

”Sebagian karyawan tidak ber-KTP Surabaya, tetapi kami akan terus perjuangkan hingga keadilan itu segera tiba. Ini bukan semata-mata untuk kepentingan hubungan timbal balik dalam politik, melainkan penegasan bahwa kerja politik adalah kerja-kerja kemanusiaan,” ucap Arif Fathoni.

Bagaimana progres perjuangan advokasi kepentingan warga Surabaya dan non-Surabaya? Arif menuturkan, dalam waktu dekat pihaknya bersama perwakilan karyawan akan bersilaturahmi dengan hakim pengawas perkara kepailitan tersebut.

”Kami akan menanyakan progres yang telah dilakukan kurator dan pengurus perkara kepailitan ini,” papar Arif Fathoni yang juga anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya.

Untuk itu, dia berharap Disnaker Surabaya memberikan pendampingan terhadap nasib 83 karyawan yang sedang memperjuangkan hak pesangon yang belum diterima meski mereka sudah berjuang sejak 2018.

”Ya, kami akan berkirim surat ke organisasi kurator tersebut, agar juga melakukan pengawasan terhadap jalannya perkara kepailitan ini agar hak-hak karyawan bisa segera diberikan,” tutur Arif Fathoni. [Sumber berita]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here