DPD Partai Golkar DKI Jakarta menggelar fokus grup diskusi (FGD) di kantornya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (17/4/2022) sore.
DPD Partai Golkar DKI Jakarta menggelar fokus grup diskusi (FGD) di kantornya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (17/4/2022) sore.

DPD Partai Golkar DKI Jakarta menggelar kegiatan fokus grup diskusi (FGD) di kantornya kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (17/4/2022) sore.

Pada acara FGD itu, Golkar mengangkat tema ‘Jakarta Ibu Kota Ekonomi Kreatif’ setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara (IKN).

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Umum DPD Partai Golkar Ahmed Zaki Iskandar, Budayawan Ridwan Saidi, Sineas Swastika Nohara, LKB Biem Benjamin.

Seharusnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno hadir dalam acara itu.

Tapi karena ada acara kenegaraan di Isatana Kepresidenan, maka Sandiaga berhalangan untuk hadir di DPD Partai Golkar DKI Jakarta.

Akhirnya, pembawa acara dalam acara ini menyerahkan ke Ridwan Saidi untuk memberikan komentar terkait Jakarta.

Lelaki yang mengenakan kopiah hitam itu mengatakan bahwa penataan Jakarta seharusnya sudah dilakukan secara hukum terlepas ibu kota pindah atau tidak.

Selamai ini, Jakarta mendapat label Daerah Khusus Ibu Kota karena Wali Kota di seluruh wilayahnya tidak dipilih secara di derah lain.

Karena Wali Kota di Jakarta ditunjuk langsung oleh Gubernur DKI Jakarta dan Pegawai Negeri dengan eselon tinggi bisa menjabat.

“Itu kan bukan khusus namanya kelainan, DKI (daerah kelainan ibu kota) masa itu gara-gara itu harus ditata,” kata Ridwan disambut tawa kader partai Golkar yang hadir.

Budayawan Betawi ini menceritakan bagaimana Jakarta terbentuk pada September 1945 silam.

Presiden pertama Soekarno mengeluarkan surat agar segera membentuk Praja (Kota) Jakarta Raya.

Kemudian, Belanda kembali menguasai Praja Jakarta Raya dengan membentuk pemerintahan bernama Distrik Federal Batavia pada 1948.

Di tahun itu DFB ini membangun sebuah jembatan Sudirman bersama CSW dan Ridwan Saidi pernah melintas di sana pada masanya.

“Singkat cerita pada tahun 1958 Praja Jakarta Raya diganti menjadi Daerah Khusus Ibu Kota,” ujarnya.

Gubernur pertama pada saat itu ada Sumarno, kedua Henk Ngantung, kemudian diganti Ali Sadikin, Tjokropranolo dan seterusnya.

Selama ini, pemerintahan di Jakarta sangat sentral yaitu berpusat di gedung Balai Kota DKI Jakarta.

Namun, setiap tahunnya terjadi kenaikan jumlah penduduk dan Jakarta harus bisa segera menjadi kota otonom.

“Jadi sebenarnya jangan semata-mata ibu kota mau pindah, kita buat rancangan mengubah UU tentang Jakarta tapi memang sudah tidak memadai lagi (sebagai Ibu Kota),” tegasnya. [Sumber berita]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here