Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mendorong Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) agar dicabut. Muzani mengatakan dana JHT menjadi harapan utama para pekera ketika terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur mengenai JHT harus dicabut, karena di masa pandemi Covid-19 ini, tunjangan JHT yang telah dikumpulkan BPJS Ketenagakerjaan menjadi sandaran utama bagi para pekerja baik buruh pabrik ataupun perkantoran,” kata Muzani dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/2/2022).

Diketahui, berdasarkan Permenaker JHT, pencairan JHT hanya bisa dilakukan saat usia pekerja mencapai 56 tahun. Selama pandemi melanda, menurut Muzani, jutaan orang telah terkena PHK. Otomatis sulit mencari pekerjaan kembali, lantaran adanya angkatan kerja baru.

“Ketika pandemi melanda, maka aktivitas dan produktivitas pabrik maupun perkantoran berkurang yang kemudian menyebabkan pendapatan perusahaan menurun, maka PHK menjadi pilihan para pengusaha,” ujar Muzani.

“Begitu seseorang tidak bekerja di perusahaan atau di pabrik, dia akan sulit mencari pekerjaan kembali karena sudah ada angkatan kerja baru dengan semangat yang lebih fresh dan upah yang tentu lebih minim,” imbuh wakil ketua MPR ini.

Muzani menegaskan dana JHT menjadi penting untuk dicairkan dan digunakan sebaik mungkin. Tujuannya tentu dalam rangka bertahan hidup tanpa pekerjaan. “Jadi, jelas kebijakan dari Permenaker JHT ini tidak sejalan dengan semangat pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi,” ucap Muzani.

Menurut Muzani, pemerintah mestinya mengeluarkan kebijakan bagi para korban PHK di masa pandemi ini. Misalnya, seperti pelatihan keterampilan berusaha bagi mereka yang berminat menjajaki dunia UMKM.

“Dana JHT merupakan kesempatan dan modal bagi korban PHK yang sudah tidak memiliki pendapatan tetap. Harusnya pemerintah justru memberikan keterampilan baru dan semangat baru dari penggunaan modal JHT itu. Mestinya orang-orang yang terkena PHK menjadi fokus pemerintah untuk diberdayakan, sehingga menjadi energi baru bagi pertumbuhan kegiatan perekonomian kita,” katanya.

“Karena yang disebut pensiun itu bukan hanya faktor usia, tetapi pensiun adalah berhentinya orang-orang pekerja dari aktivitas pekerjaannya, maka itu ada istilah pensiun muda dan pensiun tua. Karenanya, Permenaker JHT perlu dicabut,” ujar Muzani. [Sumber berita]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here