Ketua Fraksi Gerindra MPR Sugiono (Foto: Dok DPR RI)
Ketua Fraksi Gerindra MPR Sugiono (Foto: Dok DPR RI)

Fraksi Partai Gerindra menegaskan, menolak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada MPR RI periode ini. Hal ini sepakat dengan partai politik lainnya.

Menurut Ketua Fraksi Gerindra MPR Sugiono, karena amandemen menjadi isu sensitif di tengah munculnya usulan penundaan pemilu.

“Mengingat situasi saat ini di mana isu amandemen UUD 1945 menjadi semakin sensitif dengan adanya wacana penundaan Pemilu, maka Fraksi Gerindra MPR juga sepakat dengan pendapat dan pandangan teman-teman fraksi lain untuk tidak melakukan amandemen tersebut,” kata Sugiono kepada wartawan dikutip Rabu (23/3/2022).

“Intinya kami sepakat,” imbuhnya.

Sugiono mengakui, memang Badan Pengkajian MPR telah melakukan pengkajian terkait Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) agar dimasukkan ke dalam UYD 1945 dan hanya PPHN yang dimasukkan ke dalam amandemen.

“Benar bahwa Badan Pengkajian MPR telah melakukan pengkajian terhadap Pokok-Pokok Haluan Negara untuk dimasukkan ke dalam UUD 1945. Dari awal pembahasannya pun disepakati bahwa jika pun dilaksanakan amandemen maka harus dipastikan bahwa hanya PPHN yang akan dimasukkan,” ujar Sugiono.

Akan tetapi, kata Anggota Komisi I DPR ini, MPR belum membahas kapan waktu pelaksanaan amandemen UUD 1945 ini. “Namun, belum dibahas kapan tepatnya pelaksanaan amandemen tersebut akan dilaksanakan,” pungkasnya. [Sumber berita]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here