Suasana buka bersama antara fungsionaris Partai Gerindra dengan Bupati Jember Hendy Siswanto. (nusadaily.com/ Sutrisno)
Suasana buka bersama antara fungsionaris Partai Gerindra dengan Bupati Jember Hendy Siswanto. (nusadaily.com/ Sutrisno)

Walaupun sejumlah partai politik sudah lantang bersuara menanggapi polemik anggaran Rp 100 miliar untuk mendanai pokok-pokok pikiran (Pokir) usulan anggota DPRD Jember, tapi justru pihak Partai Gerindra bersikap dingin.

Ketua DPC Gerindra Jember Ahmad Halim hanya senyum-senyum ditanyai soal Pokir oleh media tatkala menggelar acara buka bersama dengan Bupati Hendy Siswanto, Selasa, 26 April 2022.

“Hehehe.. Kan sudah,” ucap Halim sebagai tanda enggan berkomentar lebih jauh mengenai sikap kelembagaan partainya.

Sepatah kata pun, Hendy tiada menyebut perihal Pokir kendati sedang ramai menjadi bahan pemberitaan dan tengah disorot secara tajam oleh publik. Ia memilih bicara tentang relasinya dengan partai besutan Prabowo Subianto itu.

“Dengan Gerindra selama ini saya rasakan bukan hanya pemenangan Pilkada saja. Tapi, juga Gerindra salah satu yang all out mem-backup program pembangunan Jember,” ucapnya.

Bahkan, Hendy berusaha memuji Bambang Hariadi, politisi Gerindra yang menjabat Wakil Ketua Komisi VII DPR RI serta Muhammad Fawaid, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur.

Kedua legislator itu oleh Hendy sangat diharapkan lebih banyak lagi membawa program untuk Kabupaten Jember. Sebab, mereka mewakili aspirasi rakyat kota tembakau di lembaga legislatif.

“Mas Bambang dan Gus Fawaid wajib apa yang diberikan ke Jember. Kami berharap banyak. Misal, bantuan PJU tenaga surya ada 12 ribu akan kami sebar sampai ke gunung. Tapi, ini belum turun, karena biasanya bulan Juni,” papar Hendy.

Sedangkan, Bambang berpendapat sikap Partai Gerindra selalu sesuai dengan pilihan posisi yang diambil. Apabila dalam status oposisi, tentu akan berseberangan dengan pemerintah. Sebaliknya, jika mendukung pemerintah berlaku sikap mengawal kebijakan.

“Gerindra selalu komitmen, hirarki pusat sampai daerah. Setiap ada di pemerintahan harus loyal sebagai mitra strategis. Tidak boleh ada satu kader pun yang melawan kebijakan partai. Kita ada di pemerintahan, kalau ada (anggota Dewan) yang membangkang akan ditertibkan, bahkan tidak segan di sanksi pergantian antar waktu (PAW),” serunya.

Seperti diketahui, data anggaran Rp 100 miliar merupakan akumulasi atau jumlah total dari seluruh anggaran yang bakal dipergunakan untuk mendanai proyek Pokir. Datanya termuat dalam sistem informasi pembangunan daerah (SIPD).

Mulanya, sebanyak 50 anggota DPRD memohon 526 paket proyek Pokir senilai total Rp 58,8 miliar. Namun, dalam RKPD verifikasi versi Bappeda memuat 511 usulan senilai total Rp 60,5 miliar. Berbeda lagi hasil validasi OPD teknis yang justru membuat turun jumlah usulan menjadi 461 paket, tetapi nominal anggaran justru membengkak hingga Rp 100,4 miliar.

Jatah Pokir untuk Tiap Partai
Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB) kebagian jatah terbesar senilai Rp 17,3 miliar; Fraksi NasDem senilai Rp16 miliar; Fraksi PKB senilai Rp 15,7 miliar; Fraksi PDIP senilai Rp 13,7 miliar; Fraksi PPP senilai Rp 13,5 miliar; Fraksi PKS senilai Rp 13 miliar; Fraksi Pandekar senilai Rp 11,2 miliar.

Sejumlah anggota DPRD mengutarakan protes karena porsi pembagian dana Pokir timpang antara satu orang dengan yang lainnya. Suasana internal parlemen mulai terasa gerah, bahkan cenderung mengarah ke situasi memanas.

Mayoritas Pokir berupa proyek pembangunan fisik atau kontruksi yang kelak ditangani Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga serta Dinas Cipta Karya. Hanya sebagian kecil untuk urusan pendidikan, kesehatan, maupun pemulihan ekonomi.

PDIP sudah menyatakan sikap resmi bahwa Pokir cenderung bermuatan agenda politik adu domba oleh pemerintah untuk memecah belah anggota Dewan. Pasalnya, PDIP menengarai eksekutif berlaku diskriminatif dalam memutuskan setuju tidaknya usulan Pokir.

PKB lain lagi. Justru menuding isu anggaran Pokir dianggap bertujuan untuk agenda pembusukan kepada DPRD dan sengaja digulirkan agar menutup sisa persoalan periode 2015-2020, zaman masih Bupati Jember dijabat oleh Faida. Meski, PKB tidak menyebut secara spesifik identitas aktor di balik menyeruaknya data-data jatah Pokir maupun korelasinya dengan warisan masalah masa lalu itu. [Sumber berita]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here