Partai Gerindra
Partai Gerindra

Anggota Komisi VIII, Abdul Wahid dari Fraksi Gerindra berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar biaya perjalanan ibadah Haji tidak mengalami kenaikan pada tahun 2022. Kalaupun ada kenaikan, maka kenaikannya itu tidak besar.

”Kita akan perjuangkan agar biaya perjalanan ibadah Haji tidak naik kalaupun ada kenaikan tidak memberatkan calon jamaah,” kata Abdul Wahid ketika dihubungi KUASAKATACOM, di Jakarta, Kamis (17/3/2022).

Pada Rabu (16/3/2022) Komisi VIII mengadakan Rapat Dengar Pendapat Panja Mengenai BPIH Tahun 1443 H/2022 M dengan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah, terkait Pembahasan Komponen BPIH Tahun 1443 H/ 2022 M.

Namun menurut legislator dari Jawa Tengah ini dalam rapat tersebut baru menyampaikan usulan-usulan saja. Tapi belum dibahas sampai item peritem.

”Inshaa Allah, mulai minggu depan kita akan membahasnya secara mendetail dan mendalam soal biaya perjalanan Haji ini dengan Kemenag,” kata Abdul Wahid.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengungkapkan target atau kepastian penetapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1443 H/2022 pada 11 April 2022 mendatang.

“Kami menargetkan bahwa sesuai dengan rapat internal Komisi VIII Panja ini sudah menyepakati BPIH itu pada tanggal 11 April 2022. Sehingga kita harapkan sudah ada kepastian dari penyelenggara ibadah Haji,” ungkap Ace saat memimpin rapat Panja BPIH Komisi VIII DPR dengan Dirjen Perjalanan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3/2022).

Dijelaskannya, BPIH tahun ini juga perlu segera dibahas secara mendetail karena banyak perubahan yang terjadi. Di antaranya terkait pandemi Covid-19 yang membaik dan konflik antara Rusia dan Ukraina yang mempengaruhi harga bahan bakar minyak pesawat.

“Kita coba elaborasi lebih jauh, kalau tidak ada biaya PCR. Apakah juga pada komponen biaya penerbangan ada kenaikan atau tidak. Ini semua akan kita bahas lebih lanjut,” tambah Ace.

Politisi Partai Golkar ini juga mengingatkan Dirjen Perjalanan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama tentang anggaran untuk pembinaan di dalam negeri. Terutama memastikan asrama Haji yang sebelumnya digunakan untuk tempat isolasi Covid-19 harus dibersihkan kembali. Seperti kasur-kasur yang harus dibersihkan dengan disinfektan dan dipastikan juga bebas dari virus tersebut.

Legislator Dapil Jawa Barat II ini mengungkapkan, guna memastikan pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji tahun ini, Komisi VIII DPR RI berencana akan meninjau langsung ke Arab Saudi. Termasuk mengetahui berapa kuota jemaah Haji yang ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia. [Sumber berita]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here