Partai Gerindra
Partai Gerindra

Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Pulau Morotai menyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM dan harga Sembako.

Sikap ini disampaikan, ketika para pendemo yang tergabung dalam ‘Unipas Bergerak’ menyampaikan aspirasi di depan Kantor DPRD Pulau Morotai. Senin (11/04/2022).

Unipas Bergerak dibawa Koordinator Muhammad Nathan membawa tuntutan: Turunkan Harga Sembako dan BBM, Tolak Kenaikan Pajak Pertamabahan Nilai (PPN), Cabut Edisi SBN Edisi Maret 2022, Hentikan Reklamasi di Morotai, Sahkan RUU PKS dan Revisi UU Sisdiknas.

Menanggapi tuntutan Unipas Bergerak, Anggota DPRD Morotai, Irwan Soleman menyatakan sikap dengan tegas bahwa Fraksi Partai Gerindra menolak kenaikam Harga BBM dan kenaikan Harga Sembilan Bahan Pokok (Sembako).

“Kami Fraksi Partai Gerindra menolak kenaikam BBM dan Sembako, penolakan ini atas pertimbangan situasi nasional, yang beberapa tahun terakhir ini kita diperhadapkan dengan pandemi Covid-19 yang mengakibatkan Ekonomi kita belum pulih tapi kita diperhadapkan kembali dengan kenaikan harga BBM dan Sembako, tentunya hal ini sangat meresahkan rakyat Indonesia,” tegas Politisi Partai Gerindra.

Menurutnya, kenaikan harga BBM dan harga Sembako, tidak terlepas dari Politik Ekonomi secara global maupun secara nasional.

“Di tahun 2022, beberapa minggu kemarin BBM kita naik sangat signifikan, entah perihalnya apa sehingga terjadi kenaikan BBM,” tutur Irwan didamping rekannya Anggota DPRD Rasmin Fabanyo.

Ia pun menegaskan jika dimintai sikap secara Lembaga DPRD Morotai maka pihaknya tidak dapat menyampaikan sikap menolak karena hal tersebut kewenangannya Ketua dan Wakil Ketua DPRD Morotai.

“Kalau kawan-kawan meminta sikap kelembagaan, maka saya tidak berani menyampaikan sikap Kelambagaan DPRD Morotai. Namun jika di minta Sikap Fraksi dari Partai Gerindra, saya bersikap Fraksi Partai Gerindra menolak Kenaikan harga BBM dan Harga Sembako,” tandasnya.

“Perlu diketahui, penyampaian sikap secara kelembagaan semestinya disampaikan oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua, karena dalam tata tertib DPRD dijelaskan Ketua atau unsur pimpinan sebagai Juri Bicara DPRD dihadapan pengadilan maupun diluar pengadilan.” Sambungnya.

Amatan wartaterkini.news, setelah mendengar tanggapan dari Politisi Partai Gerindra, masa aksi kemudian membubarkan diri karena dinilai DPRD Morotai tidak memberikan solusi terhadap tuntutan mereka.

Diketahui dari jumlah 20 Anggota DPRD Morotai, 18 lainnya yang terdiri dari Ketua dan Unsur Pimpinan DPRD Morotai, tidak nampak dihadapan masa aksi tersebut. [Sumber berita]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here