Kredit Foto: Antara/Biro Pers Sekretariat Presiden
Kredit Foto: Antara/Biro Pers Sekretariat Presiden

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengkritik tindakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kala menegur para menterinya. Baginya, yang dibutuhkan rakyat adalah tindakan nyata, bukan hanya manuver marah-marah yang ditampilkan ke publik.

Katanya, rakyat saat ini membutuhkan perbaikan kinerja dari pemerintahan agar beradampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Salah satunya ketersediaan bahan pokok yang kini langka dan harganya melonjak.

“Rakyat butuh minyak goreng dan bahan pokok tersedia, dengan harga terjangkau. Bahan bakar minyak tersedia dan harganya tidak melonjak,” katanya dalam keterangan tertulis.

Tak cuman itu, aksi menegur bawahannya yang diperlihatkan ke publik seperti mempertontonkan pemimpin yang tidak mau bertanggung jawab. Mestinya, itu semua adalah tanggung jawab Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara.

“Padahal, jelas-jelas, Presiden Jokowi sendiri yang menegaskan, tidak ada visi misi menteri. Yang ada, visi misi Presiden. Semua kegagalan dan keberhasilan pemerintahan saat ini, adalah tanggung jawab Presiden. Menteri hanya pelaksana, pembantu presiden,” katanya menjelaskan.

Lebih lanjut, Herzaky mempertanyakan mengapa para menteri yang dianggap tidak sanggup melaksanakan tugasnya itu masih dipertahankan. Karena lebih baik jika Presiden menggantinya dengan sosok yang lebih baik, bukan malah marah-marah yang diperlihatkan ke masyarakat.

“lalu mengapa Presiden tidak menggantinya saja dengan sosok lain yang diyakini lebih mampu? Bukan malah mengumbar kemarahan ke publik,” ujarnya.

Ia pun memberikan spekulasi mengapa Jokowi belum mau mengganti menterinya. “jangan-jangan, ada sesuatu yang membuat Presiden tersandera? Tidak bisa mengganti para menteri atau pembantunya yang dirasa beliau tidak berkinerja baik?” ungkap Herzaky.

Herzaky pun meminta Presiden Jokowi meniru Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga pernah memarahi bawahannya, namun tidak diperlihatkan ke publik. Karena memperlihatkan kurang baiknya kinerja bawahan di depan publik itu tidaklah etis.

“Mungkin Presiden Jokowi bisa mencontoh Bapak SBY, karena tidak etis sebenarnya mengekspos kemarahan terhadap para pembantunya di depan publik,” kata dia.

Terakhir, ia menegaskan kalau reshuffle memang hak prerogatif Presiden. Namun, kalau hanya teguran belaka tanpa adanya sanksi, dikhawatirkan hanya membuat publik tidak bersimpati.

“Publik bisa menilai apa yang dilakukan Presiden Jokowi hanya untuk cari simpati publik, seakan-akan sudah bekerja, padahal lip service belaka. [Sumber berita]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here