Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Penetapan Emil Dardak sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur (Jatim) berbuntut panjang. Kali ini, kader meminta Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menunda pelantikan pengurus DPD Demokrat Jatim.

“Setelah Musda hakekatnya udah selesai karena amanat AD/ART. Tapi apakah bisa pelantikan dilakukan, jawabannya jelas belum. DPP harus menyelesaikan dulu payung hukum Musda, yaitu peraturan organisasi (PO) yang berdasarkan AD/ART, kalau sampai ada pelantikan, sekali lagi itu tidak sah karena melangkahi ketentuan,” kata Ketua DPC Demokrat Kabupaten Mojokerto, Ayub Busono, dikonfirmasi, Senin, 11 April 2022.

Ayub menegaskan Musda Demokrat yang digelar di Jatim tidak sesuai AD/ART. Oleh karena itu, Ayub menyarankan agar AHY memahami dan mencermati AD/ART sebelum melantik pengurus DPD Demokrat Jatim.

“Kalau AHY masih nekat melantik, berarti DPP Demokrat melanggar aturan yang dibuat sendiri. Menurut saya, aib sekali kalau itu terjadi, karena tidak sesuai ketentuan dan amat sangat merugikan Demokrat, semua akan bersedih dengan kondisi itu,” ujarnya.

Ayub menjelaskan payung hukum organisasi adalah AD/ART. Sehingga Ketum AHY dan jajaran petinggi DPP Demokrat harus tunduk dan patuh pada aturan tersebut.

“Jika pelantikan itu tetap digelar, tentu tidak sah, karena menyalahi payung hukum yang ada. Kalau nekat dilantik, bisa jadi ini pengurus ilegal, tidak sejalannya PO dan AD/ART,” ujar dia.

Sementara Sekretaris DPC Demokrat Kabupaten Malang, Joshua Sebayang, menyebut banyak permasalahan dalam Musda Demokrat Jatim. Ia menilai Ketum AHY ceroboh dalam mengelola partai, sehingga banyak pelanggaran Musda Demokrat Jatim.

Di antaranya adalah panitia BPOKK tidak pernah melakukan penjaringan ketua DPD Demokrat Jatim berdasarkan AD/ART. Lalu pada H-7 sebelum Musda tidak ada pengumuman calon.

“Padahal yang maju nyalon hanya Bayu Airlangga. Pertanyaannya, ketum paham enggak sih terkait kondisi partai di Jatim? Cara mengelola partai tidak menjiwai semangat budaya, tradisi sejak zaman SBY. Apalagi Jatim ini wilayah strategis dan harus dimenangkan, mestinya ketum mengelolanya tidak ngawur,” ucap Joshua.

Joshua mengaku juga melihat keganjalan saat DPP mengumumkan SK Ketua Demokrat Jatim hasil Musda. Di mana Bayu Airlangga menang mutlak dengan 25 dukungan DPC, sementara Emil Dardak hanya meraih 13 dukungan. Namun, AHY justru menunjuk Emil Dardak sebagai Ketua DPD Demokrat Jatim terpilih.

“Penyampaian hasil Musda bukan dari Ketum AHY. Ini keputusan politis terkait partai di Jatim ke depannya. keputusan resmi partai ini jadi aneh,” ujarnya.

Menurut Joshua, apa yang diputuskan DPP sangat bersebrangan dengan akar rumput di Jatim. Ia menilai AHY tidak pernah berkomunikasi dengan kader di bawah dan tidak profesional. [sumber berita]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here