AHY saat berdialog dengan manajemen dan buruh
AHY saat berdialog dengan manajemen dan buruh

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengunjungi Jawa Timur pada Sabtu (19/2). AHY mengunjungi salah satu pabrik di Sidoarjo.

Kedatangan AHY disambut oleh para buruh di pabrik tersebut. AHY kemudian menyempatkan berdialog dengan perwakilan para buruh. Dalam momen ini, para buruh menyampaikan polemik tentang uang Jaminan Hari Tua (JHT).

Sunarto, salah satu perwakilan buruh di pabrik sekaligus perwakilan dari SPSI meminta agar peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomer 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) segera dicabut.

Menurut Sunarto, kalau Permenaker tersebut dirasa tidak berpihak kepada para pekerja, karena menerapkan aturan uang JHT baru diberikan ketika pekerja mencapai usia 56 tahun.

“Padahal, tidak semua pekerja mendapat kesempatan bekerja sampai usia 56 tahun. Bahkan kadang ada yang terkena PHK setelah beberapa tahun bekerja. JHT ini kan uang saya Pak, uangnya buruh sendiri masak menunggu sampai usia 56 tahun baru bisa dicairkan. Kok kebacut nemen menterinya,” keluh Sunarto kepada AHY.

Menanggapi para buruh, AHY mengaku ikut prihatin dengan keluhan para pekerja. Permenaker nomor 2 Tahun 2022 itu dirasa AHY melukai jutaan pekerja di Indonesia karena diperlakukan tidak adil dan dihambat saat buruh akan mengambil haknya.

“Saya mencoba merasakan betapa saudara pekerja di Indonesia diperlakukan tidak adil. Saya sepakat apa yang terjadi dengan JHT, tidak adil dan tidak logis,” tegas AHY.

Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ini berjanji akan mengintruksikan kadernya yang duduk di eksekutif dan legislatif untuk berjuang menolak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Khususnya pada pasal 3 yang berbunyi manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada Peserta pada saat mencapai usia 56 tahun. Hal ini tentu menjadi hal serius bagi Partai Demokrat untuk berjuang agar aturan yang merugikan pekerja itu bisa dibatalkan.

“Tugas kami sebagai penyambung aspirasi rakyat baik melalui jalur legislatif pusat maupun di daerah. Nanti lewat Mas Emil (Wakil Gubernur) bersama Ibu (Gubernur) Khofifah mudah-mudahan kami bisa sinergi memperjuangkan aspirasi para pekerja,” katanya lagi.

AHY mengaku keluhan dari buruh mengenai Permenaker tersebut itu tidak janya tercetus di Jatim saja. Tapi juga datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Mereka berharap agar aspirasinya didengar dan diperjuangkan.

“Keluhan ini bukan hanya dari Maspion, bukan hanya dari Jawa Timur tetapi dari berbagai daerah. Kemarin saya baru kembali dari Makassar juga mendapatkan curhat yang sama. Mereka marah, kecewa dan memohon pertolongan. Ini yang harus diperjuangkan,” pungkas AHY. [Sumber berita]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here