Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus. (Foto: Istimewa)
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus. (Foto: Istimewa)

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus menyambut baik dan mendukung instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang para menterinya berbicara mengenai wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Guspardi mengajak semua pihak mengambil langkah untuk mengakhiri kedua wacana tersebut.

“Arahan dan instruksi Jokowi sudah sangat jelas dan tegas kepada jajaran kabinetnya. Sebagai pembantu presiden, para menteri harus taat dan patuh menjalankan instruksi tersebut kemudian menghentikan narasi penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang telah menimbulkan kegaduhan dan polemik di masyarakat,” ujar Guspardi kepada wartawan, Sabtu (9/4/2022).

Menurut Guspardi, masalah penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sudah tertutup setelah Presiden Jokowi melarang menterinya berbicara soal hal itu. Dia menilai, wacana tersebut memang harus diakhiri karena berpotensi menimbulkan benturan di tengah masyarakat.

“Arahan dan instruksi Jokowi merupakan langkah bijak dan positif dari seorang pemimpin bangsa. Hal ini menunjukkan lagi komitmen Pak Jokowi yang patuh terhadap konstitusi,” tandas Legislator asal Sumatera Barat itu.

Guspardi mengatakan, saat ini fokus pemerintah harus ditujukan memperbaiki kondisi perekonomian yang tidak baik-baik saja. Masyarakat masih menghadapi kesulitan ekonomi karena semakin tertekan dengan kenaikan beberapa harga kebutuhan seperti, minyak goreng, BBM dan lain sebagainya.

“Banyak lagi permasalahan di negeri ini yang perlu diperhatikan ketimbang terus menggaungkan tiga periode dan tunda pemilu yang dampaknya akan membuat kekacauan dan kegaduhan,” ungkapnya.

Untuk itu, Guspardi mengajak semua pihak untuk menghentikan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ini. Apalagi, kata dia, pemerintah dan DPR telah bersepakat hari pencoblosan pemilu itu pada tanggal 14 Februari 2024.

“Selanjutnya pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu agar segera menyelesaikan pembahasan tahapan dan anggaran Pemilu 2024 yang tahapannya sudah seharusnya dimulai pada Juni 2022 ini. Bagaimanapun kesuksesan penyelenggaran pesta demokrasi lima tahunan pada Pemilu 2024 mendatang harus menjadi agenda yang kita kawal bersama,” kata Guspardi.  [Sumber berita]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here